tugas ujian Mid Administrasi Pembangunan ( Pak Joko)

1. Bantuan Tekhnik dan nontekhnik baru ada manfaatnya jika diterapkan melalui proses adaptasi dan bukan adopsi. dan kemudian manfaatnya akan ada bila faktor ekologis diperhatikan. Apa maksudnya ?
2. Adm. Pembangunan berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan dan bersikap pemecahannya. Berikan contoh konkrit dan uraikan?
3. Adm. Pembangunanjuga sering disebut sebagai pembangunan adminintrasi dan Administrasi untuk pembangunan. Jelaskan maksudnya

paling lambat 1 minggu dari sekarang,,,
Trim's,,,

tugas ujian mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan ( Bu sabar )

1. Buatlah makalah dengan Topik "Mendekatkan Perkiraan atau Harapan dengan peluang nyata sebuah keputusan
2. Makalah bisa berupa Kajian teori atau berdasarkan pengamatan
3. Makalah harus jelas sumber dan judul Makalah bebas asal sesuai Topik

Paling lambat 1 minggu dari sekarang,,,,
trim's,,,

Perbedaan PBB dan ASEAN

Nama : Retno Kurnia Imsany

NIM : 201011019

Tugas Mata Kuliah : Organisasi Internasional

PERBEDAAN PBB dan ASEAN

A. PBB

· Merupakan Organisasi yang cakupanna adalah sebagian besar Negara di seluruh dunia

· Dalam bidang sosial dan pembangunan ekonomi PBB tiap tahunna menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) yang dimana beberapa negara mengukur perbandingan peringkat kemiskinan, melek huruf, pendidikan harapan hidup. Selain itu ada salah satu lembaga PBB yang bergerak dibidang WHO dan UNAIDS dimana bertugas melawan seluruh penyakit diseluruh dunia terutama dinegara miskin

· Dalam bidang pertahanan dan keamanan PBB memiliki dewan keamanan yang mengirim pasukan penjaga perdamaian ke daerah dimana konflik bersenjata baru-baru ini berhenti atau berhenti sejenak untuk menegakkan persayaratan perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari kedua belah pihak yang melanjutkan permusuhan

Kelebihan PBB :

PBB merupakan organisasi dunia. Oleh karena itu apa saja yang dilakukan oleh PBB menjadi sorotan dunia karena sebagian besar anggota dari PBB adalah seluruh Negara di dunia. Selain itu PBB memiliki beberapa lembaga khusus, dimana lembaga ini mencangkup hampir keseluruhan bidang yang ada, ada 17 lembaga resmi yang diketahui di PBB. Selain itu juga PBB memiliki 6 bahasa resmi yang digunakan ketika mengadakan pertemuan yaitu : Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol.

Kelemahan PBB :

PBB memiliki Dewan Keamanan yang bertujuan menciptakan perdamaian Dunia, dimana DK ini memiliki 5 anggota tetap, dimana anggota tetap ini memiliki sebuah Hak yang dinamakan Hak Veto, hal ini mengakibatkan tugas PBB untuk mempertahankan keamanan Dunia kurang efisien.

B. ASEAN

· Merupakan organisasi yang cakupannya adalah beberapa Negara yang ada di asia tenggara yang beranggotakan 10 negara

· Dalam bidang sosial dan pembangunan ekonomi ASEAN telah membangun pedesaan dan mengentas kemiskinan, adanya kegiatan pengelolaan Yayasan ASEAN, pertukaran pelajar, pertukaran berita melalui Televisi, dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui Radio Nasional

· Dalam bidang pertahanan dan keamanan ASEAN memiliki Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik dibidang Pidana, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, penyelesaian sengketa laut cina selatan, dan kerjasama pemberantasan kejahatn lalu lintas negar yang mencangkup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia

Kelebihan ASEAN :

ASEAN merupakan Organisasi yang ada di Asia Tenggara, dimana Organisasi ini beranggotakan 10 negara, sebagian besar Negara ASEAN adalah Negara yang memiliki persamaan nasib yaitu sama-sama Negara bekas jajahan, sehingga dengan hala ini memunculkan rasa solidaritas dan rasa mempertahankan kemerdekaan yang tinggi. Diantara Negara-negara itu sebagian Negara memiliki kekayaan alam yang berlimpah, dan ASEAN terletak diantara jalur lintas perdagangan internasional.

Kelemahan ASEAN :

Diantara anggota-anggota lainnya teradapat Negara yang masih berkembang dimana hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial yang terhambat, dan perkembangan budaya disuatu kawasan yang masih sangat tertinggal, selain itu ditambah lagi dengan adanya konflik antar sesame anggota yang mengakibatka melemahnya system Oganisasi ASEAN itu sendiri.

Tugas Pengurus, Badan Pememriksa, dan Manajer Koperasi

TUGAS dan KEWAJIBAN DARI :

A. Pengurus Koperasi

• Pengurus koperasi adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama lima tahun sesuai dengan anggaran koperasi. Sepertiga anggota pengurus koperasi dapat dipilih dari orang-orang yang bukan anggota koperasi, sedangkan sisanya sebesar dua pertiga adalah harus benar-benar berasal dari anggota koprasi.

• Pengurus koprasi bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota.

Pengurus Koperasi Antara lain :

1. Pengurus Harian :

§ Ketua

Tugas dan Tanggung Jawab :

v Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi

v Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya

v Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjaan masing-masing

v Menandatangani surat penting

v Memipmin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota

v Megambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi

§ Sekretaris

Tugas dan Tanggung Jawab :

v Membantu Ketua dalam melaksanakan kerja

v Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan koperasi

v Mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada koperasi

v Menyampaikan hal-hal yang penting pada ketua

v Membuat pendataan koperasi

§ Bendahara

Tugas dan Tanggung Jawab :

v Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi

v Memelihara semua harta kekayaan koperasi

v Membukukan transaksi ke Supplier > Rp 1 Juta

v Pengisian saldo

v Melakukan Cash Opname yang ada di kasir

2. Pengurus Lengkap

§ Humas

Tugas dan Tanggung Jawab :

v Menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan SDM dan Koperasi

v Mengkoordinasi dan mengontrol pelaksanaan fungsi SDM diseluruh koperasi untuk memastikan semuanya sesuai dengan strategi kebijakan system dan rencana kerja yang telah disusun

v Mengkoordinasi dan mengontrol pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan untuk memastikan tercapaianya target tingkat kemampuan dan kopetensi setiap karyawan

v Menyusun system manajemen kerja, serta mengkoordinasi dan mengontrol pelaksanaan siklus manajemen kerja

§ Administrasi

Tugas dan Tanggung Jawab :

v Mengatur surat menyurat yang ada di Koperasi

v Mengasirpkan dokumen-dokumen penting koperasi

v Memonitor kebutuhan rumah tangga dan ATK Koperasi

v Mempersiapkan rapat-rapar di Koperasi

v Menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Koperasi

§ Akuntan

Tugas dan Tanggung Jawab :

v Bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas

v Bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan, neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan lain-lain

v Bertanggung jawab atas Rekonsiliasi Bank

§ Kasir

Tugas dan Tanggung Jawab :

v Membuat bukti keluar masuknya uang yang ada di koperasi

v Bertanggung jawab atas dana kas kecil

v Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang

v Bertanggung jawab membuat laporan harian

Tugas dan Kewajiban Pengurus (Pasal 23, AD 27/PAD/XVI.37/2008)

(1) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi

(2) Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi

(3) Mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan

(4) Mengajukan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi

(5) Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mepertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya

(6) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota

(7) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatakan bukti-bukti yang diperlukan

(8) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dari usaha Koperasi

(9) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan

(10) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan yang berlaku

(11) Meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukan dalam Anggaran Biaya Koperasi

(12) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota

(13) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi.

B. Badan Pemeriksa Koperasi atau Pengawas

1. Pengawas bertugas :

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.

2. Kewajiban Pengawas (Pasal 28, AD 27/PAD/XVI.37/2008)

(1) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi

(2) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi

(3) Memberikan koreksi, sara teguran dan peringatan kepada Pengurus

(4) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota

C. Manajer atau Pengelola

Pengelola ( Manajer ) koperasi adalah mereka yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional.

Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan / pegawai yang diberi kuasa dan weweang oleh pengurus.

Tugas dan tanggung jawan pengelola :

- Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan.

-Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien.

-Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya.

- Menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.

	Nama : Retno Kurnia Imsany NIM : 201011019 Tugas : Manajemen Koperasi

Makalah tentang Sosial

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini. Saya juga bersyukur atas berkat rezeki dan kesehatan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat mengumpulkan bahan – bahan materi makalah ini dari internet. Saya telah berusaha semampu saya untuk mengumpulkan berbagai macam bahan tentang sosial politik.

Saya sadar bahwa makalah yang saya buat ini masih jauh dari sempurna, karena itu saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan makalah ini menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu saya mohon bantuan dari dosen pembimbing.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat dan merupakan alternative bacaan yang berguna bagi pembaca lainnya. Kepada sumber yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini penulis mengucapkan terima kasih.

Demikianlah makalah ini saya buat, apabila ada kesalahan dalam penulisan, saya mohon maaf yang sebesarnya dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih.

Surakarta, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………….. 1

DAFTAR ISI …………………………………………………………………… 2

BAB 1 PENDAHULUAN ……………………………………………………… 3

a. Kompleksitas Masalah…………………………………………………… 3

b. Latar Belakang….………………………………………………………... 4

c. Rumusan Masalah..………………………………………………………. 5

d. Tujuan Penulisan..………………………………………………………... 6

e. Manfaat Penulisan……………………………………………………….. 6

BAB 2 PEMBAHASAN………………………………………………………… 7

a. Bagaimana penanganan masalah yang berbasis masyarakat tersebut…… 7

b. Organisasi apa saja yang terlibat dalam hal tersebut……..……………… 8

c. Bagaimana Optimalisasi konstribusi dalam pelayanan masyarakat……… 9

BAB 3 PENUTUP………………………………………………………………... 11

a. Kesimpulan……………………………………………………………….. 11

b. Saran……………………………………………………………………… 13

DAFTAR PUSATAKA………………………………………………………….. 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Permasalahan

Studi masalah kemiskinan terkait dengan konsep standar hidup, pendapatan dan distribusi pendapatan. Kemiskinan kemungkinan berhubungan dengan konsep taraf hidup. Hal ini dijumpai dalam melakukan kegiatan pengukuran tingkat kemiskinan. Konsep taraf hidup tidak cukup dilihat dari sudut pendapatan, akan tetapi juga perlu dilihat dari faktor pendidikan, kesehatan, perumahan dan kondisi sosial yang lain. Kenyataan tersebut juga menyebabkan pendekatan yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinana juga bervariasi.

Adanya variasi tersebut juga menyebabkan kemiskinan dapat dilihat secara absolute (tingkat kemiskinan diukur dengan standar tertentu sehingga kemudian mereka yang taraf hidupnya di bawah standar yang ditentukan tersebut dikatakan miskin sebaliknya, mereka yang derada di atas standar dinyatakan tidak miskin) dan relative (dilihat melalui gaya hidup, pola konsumsi serta perilaku lapisan masyarakat tertentu menjadi lebih transparan di dalam masyarakat lain, maka dari sini dapat ditentukan miskin tidaknya seseorang).

1.2 Latar Belakang Masalah

Untuk dapat mengetahui sumber masalah kemiskinan dan untuk menjawab siapa atau apa penyebab kemiskinan dapat diketahui dengan dua jawaban berbeda. Yang pertama menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang disebabkan karena beberapa kekurangan dan kecacatan individual baik dalam bentuk kelemahan biologis , psikologis maupun kultural yang menghalangi seseorang memperoleh kemajuan dalam perubahannya. Jawaban kedua menunjuk factor structural menjadi penyebabnya.

Seseorang menjadi miskin karena berada di lingkungan masyarakat yang mempunyai karakteristik antara lain ; Distribusi penguasaan resources yang timpang , gagal dalam mewujudkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, institusi sosial yang menimbulkan banyak diskriminasi, perkembangan industri dan teknologi yang kurang membuka lapangan kerja.

Dalam hal ini, Teori Sosial politik berperan serta dalam mengatasi kemiskinan, misalnya yaitu harus adanya perubahan atau pembangunan yang diakibatkan adanya dorongan berprestasi dari seseorang atau kelompok. Terlebih lagi kaitan dan hubungan sosial, politik, dan ekonomi sangatlah erat, sehingga jika diantara salah satunya mengalami keterpurukan maka akan berpengaruh ke bidang yang lainnya.

Harus disadari bahwa kemiskinan adalah masalah yang kronis dan kompleks. Karena itu, dalam menanggulangi kemiskinan, permasalahan yang dihadapi bukan hanya terbatas hal-hal yang menyangkut pemahaman hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan, melainkan juga melibatkan preferensi, nilai, dan politik. Hadiwigeno dan Pakpahan mengingatkan bahwa kemiskinan selalu berada dalam konteks sosial, maka interdepensi antarindividu atau antargolongan masyarakat merupakan karakteristik intern. Karena itu pula untuk menanggulangi kemiskinan, tidak terbatas pada masalah peningkatan produktivitas, tetapi lebih penting lagi menyangkut permasalahan perubahan dalam entitlement.

Baik terhadap sumber daya dalam arti fisik maupun dalam arti kesempatan untuk memperoleh share dari aliran manfaat. Kemiskinan juga merupakan akibat dari proses eksklusi dan peminggiran yang menyebabkan hilangnya partisipasi, keterpurukan, dan pada akhirnya menghilangkan akuntabilitas. Karena itu, kemiskinan tidak hanya merupakan akibat deprivasi kapabilitas, tapi juga karena masalah hubungan kekuasaan (power relationship) diantara masyarakat dan negara maupun antara masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya.

1.3 Rumusan Masalah

a. Bagaimana penanganan masalah yang berbasis masyarakat tersebut

b. Organisasi apa saja yang terlibat dalam hal tersebut

c. Bagaimana optimalisasi kontribusi dalam pelayanan masyarakat

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui masalah apa saja yang terjadi di Negara kita yang ada kaitannya dengan masalah Sosial Politik

b. Mengetahui penyebab dari masalah yang muncul di Negara kita

c. Mengetahui apa saja solusi yang diperoleh dalam mengatasi masalah yang telah terjadi

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya kepada mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengetahui masalah apasaja yang telah terjadi di Negara kita terutama dalam bidang Sosial Politik. Manfaat lain dari penulisan makalah ini adalah dengan adanya penulisan makalah ini diharapkan dapat dijadikan acuan didalam pembuatan makalah selanjutnya bagi mahasiswa yang membutuhkannya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Penanganan Masalah Berbasis Masyarakat

Sebagai pihak yang merasakan akibatnya, sebetulnya masyarakat tidak menginginkan adanya masalah sosial. Oleh sebab itu, keberadaanya akan mengundang respon yang merupakan reaksi masyarakat tehadap kondisi tersebut. Kelebihan respon oleh masyarakat sendiri terhadap keberadaan masalah sosial adalah karena tindakan kolektif tersebut pada umumnya berupa pola aktivitas yang sudah melembaga dalam masyarakat, sudah mengakar dalam kehidupan bersama, sehingga terintegrasi kedalam kehidupan keseharian didalam sistem sosialnya.

Penanganan masalah sosial oleh masyarakat sendiri juga dapat berkedudukan saling mengisi dan saling melengkapi tindakan penanganan yang dilakukan oleh institusi pemerintah. Respons masyarakat terhadap masalah sosial pada umumnya merupakan tindakan bersama yang diharapkan berdampak pada kondisi kehidupan yang lebih baik. Sebetulnya masyarakat mempunyai kapasitas paling tidak secara embrional untuk mengelola masalah sosial, memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia atau memanfaatkan peluang yang terbuka.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan Pemanfaatan institusi sosial. Sebetulnya dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia, sudah cukup banyak dijumpai berbagai usaha kesejahteraan sosial yang bukan saja diselenggarakan oleh Negara, melainkan juga oleh masyarakat dan sector swasta. Bagi lapisan masyarakat tertentu pencapaian kondisi tersebut tidak banyak memperoleh hambatan.

Sementara pada lapiasan masyarakat lain realitanya berbeda, karena mereka menghadapi berbagai hambatan, bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh jaminan dalam menghadapi persoalan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Lapisan masyarakat yang terakhir tadi, disamping kondisi hidupnya dibawah standar, juga mempunyai tingkat kerentanan yang tinggi. Inilah masalah yang dihadapi pada Negara yang sedang berkembang.Tetapi dalm praktiknya juga banyak dijumpai adanya duplikasi pelayanan sosial yang derasal dari berbagai departemen sehingga menyebabkan menjadi tidak efektif.

2.2 Organisasi apa saja yang terlibat dalam penanganan masalah ini

Dalam masalah ini ada beberapa organisasi yang terlibat yaitu Organisasi masyarakat dan Organisasi swasta.

A. Organisasi Masyarakat

Secara garis besar organisasi yang melakukan usaha kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu ; institusi masyarakat local, organisasi yang bergerak atas dasar motivasi filantropi dan lembaga swadaya masyarakat. Melalui organisasi ini pula akan tumbuh dunia usaha karena pada dasarnya bersifat non-profit.

Organisasi masyarakat yang bersifat lokal dapat tumbuh sebagai bentuk aktualisasi berbagai pranata sosial yang ada dan tidak jarang pula didasarkan pada pengamalan dasar ajaran agama, dengan demikian juga didorong oleh factor religious.

B. Organisasi Swasta

Bidang usaha yang sangat memperhitungkan profit, oleh karena itu apabila dikaitkan dengan usaha kesejahteraan sosial, maka juga ditemukan organisasi swasta yang melakukan kegiatan atau usaha pelayanan sosial dalam bentuk orientasi profit.

Secara garis besar arah kebijakan sosial dalam rangka optimalisasi tersebut dapat dibedakan menjadi tiga ; (1. Yang bersifat umum dalam pengertian menciptakan iklim kondusif dalam masyarakat bagi terpeliharanya semangat kepedulian sosial dan solidaritas sosial. (2. Yang menyangkut pengembangan masing- masing jenis organisasi sosial. (3. Kemungkinan memperluas jaringan yang memberi peluang kerja sama dan hubungan kemitraan antar organisasi sosial.

2.3 Optimalisasi kontribusi dalam pelayanan masyarakat

Untuk mendorong perwujudan kegiatan organisasai sosial dibutuhkan adanya iklim yang kondusif pada masyarakat pada umumnya. Iklim kondusif tersebut dapat dibangun melalui semakin besarnya orientasi masyarakat poda nilai kemanusiaan yang universal yang dapat diturunkan pada nilai filantropi, solidaritas sosial dan ekonomi. Berbagai organisasi filantropi yang sudah terbukti kontribusinya dalam upaya kesejahteraan sosial perlu di kembangkan dengan diberi dukungan dana dan fasilitas. Selain itu adanya kerja sama dimana Dalam rangka optimalisasi kontribusi masing masing dan mewujudkan hubungan yang sinergis, perlu dilakukan berbagai kemungkinan kerjasama antar organisasi pelayanan masyarakat yang ada. Keberadaan semacam forum komunikasi akan sangat membantu dalam pertukaran informasi, membangun komitmen bersama dan meliohat hubungan sinergis dan saling mengisi.

Apabila dilihat sebagai institusi, maka forum tersebut semestinya lebih menitik beratkan pada proses intusionalisasi yang mengarah pada terlembagakannya aktivitas bersama penanganan masalah sosial sebagai hasil kerjasama dan sinergi antar pihak yang bergabung daripada penampakannya sebagai sebuah organisasi formal apalagi sekedar organisasi papan nama.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Apabila studi masalah sosial dianggap sebagai sauatu proses, maka penanganan kemiskinan sebagai salah satu bentuk masalah sosial selalu terkait dengan pemahaman tehadap latar belakang atau faktor-faktor yang dianggap sebagai sumber masalah. Apabila kemiskinan dilihat sebagai akibat dari kelemahan cacat dan individual, maka strategi yang digunakan untuk pemecahannya akan lebih ditekankan pada usaha untuk mengubah aspek manusia sebagai individu atau warga masyarakat. Dalam hal ini upaya pembangunan masyarakat akan lebih di titik beratkan pada peningkatan kualitas manusianya sehingga akan dapat berfungsi lebih efektif dalam upaya peningkatan taraf hidupnya.

Dengan peningkatan kualitas ini akan memungkinkan peningkatan kemampuan dalam mengantisipasi berbagai peluang ekonomi yang muncul disamping peningkatan kemampuan dan produktivitas kerja. Sementara itu, apabila kemiskinan dianggap merupakan akibat dari kelemahan struktur dan system, maka strategi penanganan kemiskinan lebih di titik beratkan pada perubahan system struktural. Melalui perubahan diharapkan akan dapat terwujud adanya distribusi penguasaan sumber daya yang lebih baik.

Berdasarkan analisis tentang berbagai factor yang yang melatarbelakangi dan dianggap sebagai sumber masalah kemiskinan tersebut, pada umumnya strategi penanganan kemiskinan yang bersifat nasional diusahakan menggunakan pendekatan yang komperensif dan berusaha mengakomodasi penanganan berbagai sumber masalahnya. Terlepas dari hal itu, Indonesia menggunakan beberapa strategi utama (Komite Penaggulangan Kemiskinan,2005:112).

Kelima strategi tersebut adalah ;

1. Perluasan kesempatan kepada kelompok miskin dalam pemenuhan hak hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
2. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat guna lebih memungkinkan partisipasi kelompok miskin dalam pengambilan keputusan public
3. Peningkatan kapasitas untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha kelompok miskin agar dapat memenfaatkan perkembangan lingkungan.
4. Perlindungan sosial dan rasa aman terutama bagi kelompok rentan.
5. Penataan kemitraan global untuk menata ulang hubungan dan kerjasama dengan lembaga internasional.

3.2 Saran

Dalam penulisan makalah ini penulis meminta kritik dan saran bagi pembaca terutama pada dosen mata pelajaran, karena di dalam penulisan makalah ini penulis masih merasa banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Bak kata pepatah ‘tidak ada gading yang tidak retak’. Oleh karena saran dan kritik sangat diperlukan untuk kemajuan penulis dalam menulis makalah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

elearning.gunadarma.ac.id/…/bab8 ilmu_pengetahuan_teknologi_dan_kemiskinan.pdf

http://community.gunadarma.ac.id.Makalah sosial politik tentang kemiskinan. Diakses tanggal 14 November 2011

Soerjono.Soekanto.2005. Sosiologi suatu pengantar . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soetomo. 2008. Masalah sosial dan upaya pemecahannya. Jakarta: Pustaka Pelajar

staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/…/sosiologi-pedesaan/